Harga sebuah buku pelajaran

Di Nusa Tenggara Timur, Indonesia, kasus bunuh diri seorang anak laki-laki berusia 10 tahun mengungkap keterbatasan indikator kemiskinan berbasis pendapatan. Data multidimensi menunjukkan bahwa kondisi keterbatasan di Indonesia sering kali sudah terakumulasi jauh sebelum sebuah keluarga secara resmi diklasifikasikan sebagai miskin.

Penggolongan kemiskinan di Indonesia perlu dilakukan secara multidimensi. Sumber: Kent Clark “Rural Poverty” – Flickr CC BY-NC-ND 2.0

Oleh:		Editor:
Putu Geniki L. Natih - Universitas Indonesia, Indonesia - -		Ria Ernunsari - Sr. Commissioning Editor, 360info
Mervin Goklas Hamonangan - Universitas Indonesia		Samrat Choudhury - Commissioning Editor, 360info

 

Di Nusa Tenggara Timur, Indonesia, kasus bunuh diri seorang anak laki-laki berusia 10 tahun mengungkap keterbatasan indikator kemiskinan berbasis pendapatan. Data multidimensi menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia sering kali sudah terakumulasi jauh sebelum sebuah keluarga secara resmi diklasifikasikan sebagai miskin.

`

Seorang anak di Nusa Tenggara Timur, Indonesia, mengakhiri hidupnya setelah keluarganya kesulitan membeli buku pelajaran dan pulpen. Bocah laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu berusia 10 tahun. Sebelum tragedi itu terjadi, ia dan teman-teman sekelasnya diminta oleh pihak sekolah untuk membayar uang sekolah sebesar Rp 1,2 juta.

Insiden ini menjadi pengingat bahwa kerentanan dapat terbentuk secara perlahan seiring waktu. Kemiskinan dan kerentanan jarang muncul dalam sekejap; keduanya sering kali terakumulasi melalui pendidikan, jaminan kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar. Pertanyaan yang lebih mendalam, karenanya, adalah bagaimana kita dapat memperkuat sistem kita agar kerentanan semacam itu dapat dikenali lebih awal dan ditangani lebih cepat?

Jika tanda-tanda kekurangan, yaitu kehadiran sekolah yang tidak teratur, kurangnya dokumen, dan celah dalam layanan dasar, terdeteksi tepat waktu, dukungan dapat dimobilisasi sebelum kesulitan menjadi tak tertahankan. Sangat penting bagi kita untuk mulai memikirkan pembangunan pendekatan yang melihat keluarga dengan lebih jelas dan merespons lebih cepat, sehingga tidak ada anak yang merasa bahwa buku pelajaran menjadi penghalang antara mereka dan masa depan mereka.

Metrik kemiskinan Indonesia terutama bergantung pada konsumsi rumah tangga, namun banyak rumah tangga “non-miskin” masih kekurangan layanan dasar. Anak-anaklah yang pertama kali merasakan kekurangan tersembunyi ini, yang menunjukkan keterbatasan pengukuran moneter semacam itu.

UNICEF menyatakan bahwa anak-anak menghadapi kekurangan secara berbeda dan seringkali lebih parah daripada orang dewasa; bahkan di atas garis kemiskinan, mereka mungkin tidak memiliki identitas hukum, pendidikan, sanitasi, listrik, atau layanan esensial lainnya.

Di Nusa Tenggara Timur, indikator multidimensi yang menganalisis kekurangan di berbagai aspek kehidupan, mengikuti pengukuran dalam Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI) global, menggambarkan bagaimana berbagai bentuk kekurangan saling berkait.

Data terbaru dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 menunjukkan bahwa 12,0 persen individu mengalami kekurangan dalam hal kehadiran sekolah (ini adalah individu yang tinggal di rumah tangga di mana setidaknya satu anak berusia 0-18 tahun tidak bersekolah), 7,7 persen individu tidak memiliki akses nyata ke asuransi kesehatan, meskipun ada jaminan kesehatan universal melalui BPJS Kesehatan, 13,6 persen individu tidak memiliki air bersih sesuai definisi SDG, 19,7 persen individu tidak memiliki sanitasi yang memadai sesuai definisi SDG, 12,7 persen tidak memiliki akses ke listrik jaringan, 7,5 persen mengalami pekerja anak (ini adalah individu yang tinggal di rumah tangga di mana setidaknya satu anak berusia 0-18 tahun tercatat telah bekerja dalam seminggu terakhir), 9,9 persen tidak memiliki akses ke pendidikan prasekolah (ini adalah individu yang tinggal di rumah tangga di mana seorang anak berusia 0-6 tahun tidak bersekolah di prasekolah).

Angka-angka ini, serta perhitungan Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI) dan Analisis Deprivasi Tumpang Tindih (MODA) global untuk Indonesia, menunjukkan bahwa kesulitan, terutama bagi anak-anak, jarang terjadi secara terpisah. Ketidakberuntungan ini saling tumpang tindih. Seorang anak yang mengalami deprivasi dalam pendidikan seringkali juga mengalami deprivasi dalam dimensi lain yang membentuk kehidupan sehari-hari. Kemiskinan pendapatan saja tidak dapat menangkap akumulasi kerentanan ini.

Kemiskinan multidimensi memperluas pemahaman kita melampaui pendapatan semata untuk mencakup kekurangan konkret. Indeks Kemiskinan Multidimensi mengukur kerugian dalam pendidikan, kesehatan, perumahan, aset, dan akses ke layanan dasar, tidak hanya menangkap berapa banyak orang yang miskin, tetapi seberapa intens mereka mengalami kesulitan yang tumpang tindih.

Di provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, kekurangan yang saling tumpang tindih bukanlah pengecualian, melainkan norma. Indeks Kemiskinan Multidimensi menawarkan gambaran yang lebih jelas tentang kesulitan yang dialami daripada sekadar pendapatan, sehingga memperlihatkan kerentanan berlapis yang sering kali menumpuk secara diam-diam sebelum krisis muncul. Seandainya tanda-tanda peringatan multidimensi, seperti ketidakhadiran di sekolah yang tidak teratur atau kurangnya asuransi kesehatan, memicu dukungan yang tepat waktu dan terkoordinasi, setidaknya satu anak mungkin akan menjalani jalan hidup yang berbeda.

Masalah penggunaan data

Indonesia sudah memiliki data untuk membangun alat kemiskinan multidimensi yang mendasari kebijakan berbasis bukti. Badan Pusat Statistik Indonesia mengumpulkan data multidimensi seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang mencakup pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi, air, dan aset, serta data potensi aset dan liabilitas tingkat desa (Podes).

Kesenjangan yang sesungguhnya terletak pada cara data ini digunakan. Data sosio-ekonomi di Indonesia masih digunakan terutama untuk tujuan administratif, yaitu mengklasifikasikan rumah tangga sebagai miskin, menentukan kelayakan, dan memantau target pembangunan nasional. Namun, tantangan yang kita hadapi saat ini melampaui klasifikasi, seperti yang diingatkan oleh kasus di NTT. Kemiskinan dapat muncul jauh sebelum sebuah keluarga secara resmi diklasifikasikan sebagai miskin.

Misalnya, laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa beberapa anak di Nusa Tenggara Timur tidak memiliki akta kelahiran, yang dapat mengakibatkan ketidakhadiran Nomor Identitas Nasional. Tanpa identitas hukum, anak-anak ini berisiko terpinggirkan dari program perlindungan sosial dan bahkan dari layanan publik dasar.

Yang penting, informasi pendaftaran kelahiran sudah tercatat dalam survei nasional seperti Susenas. Ini berarti identifikasi dini dimungkinkan. Oleh karena itu, kesenjangan yang sesungguhnya bukanlah pada ketersediaan data, melainkan pada bagaimana data tersebut dimobilisasi, beralih dari klasifikasi administratif menuju tindakan proaktif dan preventif yang menangani kerentanan sebelum semakin parah.

Berpindah ke respons kebijakan, Indonesia memiliki tradisi kuat dalam pembangunan berbasis masyarakat. Mekanisme seperti Musrenbang (musyawarah desa) melembagakan perencanaan partisipatif dari tingkat desa ke atas. Desentralisasi telah lama dirancang untuk mendekatkan kebijakan kepada warga. Namun, implementasinya sering kali tetap sektoral dan terpisah-pisah: pendidikan ditangani terpisah dari kesehatan, perumahan dipisahkan dari perlindungan sosial. Namun, rumah tangga miskin mengalami kemiskinan sebagai realitas yang saling terkait. Di sini, MPI dapat berfungsi sebagai jembatan.

Indikator multidimensi membantu desa dan pemerintah daerah melihat kelompok-kelompok kekurangan, seperti pendidikan, sanitasi, listrik, dan pekerja anak, sehingga mereka dapat merencanakan bersama. Jika digunakan secara lokal, MPI menyelaraskan data nasional dengan realitas masyarakat dan mengarahkan pembangunan menuju hasil kesejahteraan yang nyata.

Pergeseran dalam pengukuran ini bukanlah hal yang abstrak. Hal ini memiliki implikasi langsung bagi program perlindungan sosial andalan Indonesia. Transfer tunai untuk keluarga miskin dan bantuan pendidikan untuk keluarga yang terpinggirkan telah memainkan peran penting dalam mendukung rumah tangga rentan dan menjaga anak-anak tetap bersekolah. Namun, penargetan masih sebagian besar didasarkan pada status ekonomi rumah tangga yang tercatat dalam daftar administratif, yang berpotensi menyebabkan kesalahan inklusi dan eksklusi. Lensa multidimensi dapat menyempurnakan pendekatan ini.

Melihat melampaui angka-angka, menuju ekonomi yang lebih beretika, visi pendirian Indonesia tidak pernah semata-mata tentang statistik pertumbuhan. Konstitusi berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ide Mohammad Hatta, Wakil Presiden Pertama Indonesia, tentang “ekonomi kerakyatan” menempatkan manusia, bukan pasar atau agregat, di pusat pembangunan.

Tragedi Nusa Tenggara Timur bukan hanya soal pendapatan. Ini soal martabat, kesempatan, dan hak-hak sipil. Buku pelajaran bukanlah barang mewah; itu adalah pintu masuk ke dalam kewarganegaraan. Ketika kemiskinan diukur secara multidimensi, kebijakan pembangunan menjadi kurang berfokus pada ambang batas dan lebih pada realitas yang dialami. Hal ini mengakui bahwa kekurangan dalam pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar bukanlah hal yang periferal. Itu merupakan fondasi bagi kemakmuran manusia.

Putu Geniki L. Natih adalah kepala kelompok penelitian kemiskinan dan kesejahteraan di Institut Penelitian Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Ia juga merupakan peneliti tamu yang berspesialisasi dalam pengukuran kemiskinan di Universitas Oxford.

Rina Karlina, seorang analis kebijakan di Kementerian Keuangan Indonesia, turut menulis artikel ini. Ia berspesialisasi dalam kesejahteraan dan modal manusia serta tertarik pada penelitian tentang demografi ekonomi untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kesejahteraan publik.

Awalnya diterbitkan di bawah lisensi Creative Commons oleh 360info™.

`

Artikel ini diterjemahkan menggunakan alat kecerdasan buatan otomatis yang berpotensi memiliki kesalahan, kesilapan dan ketidakakuratan. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk memastikan kejelasan dan koherensi, terjemahan ini bisa saja tidak lengkap dalam menangkap nuansa, intonasi dan tujuan dari teks aslinya. Untuk versi yang tepat, silakan merujuk pada artikel aslinya.

`

Artikel ini pertama kali dipublikasikan tanggal 16 Feb 2026 di bawah lisensi Creative Commons oleh 360info™