PHPWord

Retorika yang keras, tindakan yang minim: Apa yang Terungkap dari KTT Doha tentang OKI

Pernyataan tegas dari para pemimpin puncak namun minimnya langkah-langkah yang dapat ditegakkan telah menjadi ciri khas Organisasi Kerjasama Islam selama lima dekade terakhir. Mengapa organisasi ini masih penting?

Adegan dari KTT OKI di Qatar, 2025. Foto: Aturan khusus/CC0

Oleh:

 

Editor:

Adkhilni Mudkhola Sidqi - Universitas Gadjah Mada - Indonesia - -

 

Ria Ernunsari - Sr. Commissioning Editor, 360info

 

 

Samrat Choudhury - Commissioning Editor, 360info - -

 

Pernyataan tegas dari para pemimpin puncak namun sedikit langkah konkret yang dapat ditegakkan telah menjadi ciri khas Organisasi Kerja Sama Islam selama lima dekade terakhir. Mengapa hal ini masih penting?

`

Serangan udara Israel menghantam sebuah kompleks perumahan di Doha pada 9 September 2025. Kompleks tersebut menjadi tempat tinggal para negosiator Hamas yang sedang melakukan perundingan gencatan senjata dengan mediasi Qatar. Setidaknya enam orang tewas akibat serangan tersebut, termasuk seorang petugas keamanan Qatar.

Serangan tersebut tidak terduga—bukan karena korban jiwa, melainkan karena Qatar adalah sekutu dekat Amerika Serikat, tuan rumah pangkalan udara utama AS, dan perantara terakreditasi dalam diplomasi Timur Tengah. Serangan tersebut menyiratkan bahwa tidak ada tempat yang aman dari serangan Israel.

Dalam beberapa hari, Qatar mengundang KTT bersama yang luar biasa dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab. Pertemuan tersebut diadakan pada 15 September di Doha dan dihadiri oleh para pemimpin dan menteri luar negeri dari 57 negara. Pertemuan ini digadang-gadang sebagai momen bagi dunia Muslim untuk menyampaikan pesan yang kuat dan bersatu.

Kata-kata persatuan

Pidato-pidato tersebut tidak mengecewakan. Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, menyebut serangan tersebut sebagai “pelanggaran yang keji” yang bertujuan mengganggu perdamaian. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, mendefinisikan Israel sebagai “mentalitas teroris yang terwujud dalam sebuah negara” dan menuduhnya melanggar Piagam PBB. Presiden Iran mengatakan kekebalan Israel telah mencapai batas yang tak tertahankan. Menteri Luar Negeri Indonesia menguatkan pernyataan tersebut, mengaitkan serangan di Doha dengan lebih dari tujuh dekade pelanggaran yang tak terkendali di Palestina. Implikasinya jelas: jika Israel mampu menyerang Qatar—seorang mediator dan sekutu AS—maka tidak ada negara Muslim yang aman dari serangan.

Pernyataan akhir mengutuk serangan Israel sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, menegaskan kembali solidaritas dengan Qatar, menyerukan bantuan kemanusiaan segera, dan menegaskan kembali dukungan terhadap solusi dua negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Negara Palestina. Pernyataan tersebut juga mendukung rencana rekonstruksi Gaza yang diluncurkan pada KTT Arab di Kairo (Maret 2025).

Namun, tidak ada tindakan

Namun, komunike akhir KTT Doha menonjol karena apa yang tidak disampaikannya. Tidak ada sanksi, tidak ada embargo minyak, tidak ada pemutusan hubungan diplomatik, dan tidak ada rencana pencegahan kolektif. Usulan yang diajukan oleh beberapa delegasi negara anggota—seperti meninjau hubungan dengan Israel atau boikot senjata—tidak ditindaklanjuti.

Sebagian besar orang kecewa dengan hasilnya. Pertemuan begitu banyak pemimpin telah memicu harapan akan hal yang jauh lebih besar. Namun, hasilnya mirip dengan konferensi-konferensi OKI sebelumnya: pernyataan retoris yang kuat, namun penegakan yang lemah.

Pola tersebut bukanlah kebetulan—hal itu telah tertanam dalam DNA organisasi. KTT Doha bukanlah respons pertama OKI setelah 7 Oktober 2023; KTT ini mengikuti pertemuan-pertemuan sebelumnya di Riyadh, Istanbul, Jeddah, dan pertemuan tingkat menteri di PBB, serta menghasilkan kesimpulan dengan redaksi yang serupa. KTT luar biasa di Doha hanyalah satu tautan lagi dalam rantai panjang respons OKI terhadap agresi Israel. Dibentuk untuk menyatukan sikap dunia Muslim, OKI secara konsisten mengeluarkan komunike yang tegas namun jarang berlanjut ke tindakan.

KTT Doha menggemakan KTT Luar Biasa Arab-Islam bersama di Riyadh pada 2023 dan 2024, sidang rutin menteri luar negeri di Istanbul (Juni 2025), pertemuan luar biasa menteri luar negeri di Jeddah (Agustus 2025, Maret 2025, dan Maret 2024), serta pertemuan tingkat menteri di New York yang diselenggarakan PBB (September 2024). Pertemuan-pertemuan tersebut menyuarakan hal yang sama: kecaman, solidaritas, seruan gencatan senjata, dan solusi dua negara. Polanya konsisten: kata-kata keras, tetapi tanpa tindakan.

Mengapa OKI sering berhenti pada retorika

OKI didirikan pada 1969 setelah serangan pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem dan berkembang sebagai “suara kolektif dunia Muslim.” Saat ini, dengan 57 anggota dari empat benua, OKI merupakan badan internasional terbesar kedua setelah PBB.

Namun, sejak awal OIC terhambat oleh struktur dan politik. Pertama, aturan konsensus. Semua keputusan OIC memerlukan konsensus yang luas. Hal ini melindungi rezim-rezim yang rapuh, tetapi membuat inisiatif-inisiatif ambisius berubah menjadi pernyataan dengan standar terendah. Kedua, kedaulatan diutamakan. OKI tidak seperti Uni Eropa. Organisasi ini tidak memiliki kedaulatan supranasional. OKI tidak dapat memaksa anggotanya; OKI hanya dapat membujuk dan mengoordinasikan. Ketiga, kepentingan yang berbeda-beda. Anggotanya berkisar dari monarki yang bersekutu dengan AS hingga republik revolusioner. Beberapa menjalin hubungan terbuka dengan Israel, sementara yang lain menolak pengakuan apa pun. Menyelaraskan kepentingan yang begitu beragam sangatlah sulit.

Hasilnya: OKI sangat mahir dalam mengeluarkan pernyataan prinsip bersama—mengecam pendudukan, menyerukan keadilan, mendukung minoritas Muslim—tetapi kesulitan beralih dari simbolisme ke strategi.

Namun, ini bukanlah anomali OIC. Daftar organisasi internasional yang gagal mengambil tindakan nyata terhadap isu-isu kritis sangat panjang. Bahkan Dewan Keamanan PBB sendiri telah terhenti dalam isu Gaza akibat veto negara-negara besar. ASEAN tidak mampu melaksanakan rencana perdamaiannya di Myanmar karena sistem konsensusnya sendiri. Uni Eropa, yang jauh lebih terintegrasi, sering kali terhenti dalam masalah kebijakan luar negeri yang membutuhkan kesatuan suara. Oleh karena itu, pernyataan Doha bukanlah sebuah pengecualian, melainkan gejala dari keretakan multilateral yang lebih dalam di dunia modern.

Usulan ‘NATO Islam’ kembali muncul

Kekecewaan di Doha menghidupkan kembali gagasan lama. Iran, Mesir, bersama beberapa negara lain, mengusulkan pembentukan “NATO Islam”—aliansi militer negara-negara mayoritas Muslim di bawah payung OKI. Ada mimpi serupa sebelumnya, mulai dari embargo minyak tahun 1970-an hingga perang melawan ISIS.

Mereka berargumen bahwa diperlukan tentara Islam yang bersatu untuk mencegah Israel melakukan agresi di masa depan. Gagasan ini masih berada di ranah fantasi. Siapa yang akan memimpin aliansi tersebut? Bisakah Arab Saudi, Turki, Iran, dan Pakistan pernah bersatu di bawah satu komando? Persaingan politik, aliansi yang berbeda, dan perbedaan persepsi ancaman telah menjadi penyebab kegagalan upaya-upaya sebelumnya.

Yang jauh lebih penting, faktor pencegah yang sebenarnya bukanlah kurangnya kekuatan militer. Berbagai negara OKI memiliki tentara yang kuat, termasuk setidaknya satu negara – Pakistan – yang memiliki senjata nuklir. Masalah yang lebih besar adalah impunitas Israel, yang diperkuat oleh dukungan yang diterimanya dari aliansi erat dengan Amerika Serikat. Sebuah “NATO Islam” tidak akan menghilangkan hal itu; hal itu bahkan mungkin mengubah konflik menjadi perang yang lebih besar.

Mengapa OKI Tetap Penting Hingga Saat Ini

Jadi, jika OKI tidak dapat menghalangi Israel, apa relevansinya?

Pertama, OIC unik. Tidak ada organisasi antar pemerintah lain yang didirikan berdasarkan agama, bukan geografi atau ekonomi. OIC memberikan suara diplomatik formal bagi umat Islam (komunitas transnasional yang dibayangkan) di era pasca-khalifah saat ini.

Kedua, OIC menyediakan platform untuk keluhan dan aspirasi. Terkait Palestina, Kashmir, Rohingya, dan Islamofobia di Barat, OIC memberikan negara-negara mayoritas Muslim platform bersatu untuk menyuarakan diri. Simbolisme kolektif ini berpengaruh bagi konstituen domestik dan kebijakan luar negeri.

Ketiga, OIC bukan sekadar tentang politik. Organisasi ini mengoordinasikan program pembangunan, bantuan kemanusiaan, kerja sama ilmiah, dan pertukaran antarmasyarakat. Lembaga seperti Bank Pembangunan Islam telah mendanai proyek-proyek di seluruh Asia dan Afrika. Proyek-proyek “politik rendah” ini mungkin kurang mendapat sorotan media, namun menghasilkan manfaat konkret dan menjaga organisasi tetap relevan.

Terakhir, kelangsungan hidup OKI sangatlah penting. Selama lebih dari lima dekade, OKI telah mempertahankan aliansi yang mencakup hampir semua pemerintah mayoritas Muslim—melampaui perang, persaingan, dan fluktuasi antara kebijakan non-blok dan blok. OKI menanamkan identitas pan-Islam dalam sistem internasional yang berpusat pada negara, mempertahankan rasa solidaritas Muslim meskipun pemerintah anggota mengejar kepentingan nasional yang berbeda-beda.

Pelajaran dari Doha

KTT Doha pada September 2025 menjadi contoh potensi dan batasan multilateralisme Islam. Para pemimpin bersatu menentang Israel dan mendukung Qatar dengan suara bulat—bukti terbaik hingga saat ini bahwa masih ada kesadaran diplomatik di kalangan umat Islam. Namun, ketidakmampuan untuk menyepakati tindakan konkret menunjukkan batasan struktural yang telah lama membingkai OIC.

Apakah OKI mampu mereformasi dirinya—secara teoritis, melalui peningkatan kerja di bidang pembangunan manusia, pengambilan keputusan yang lebih baik, atau cara lain untuk memperoleh kredibilitas yang lebih besar—masih diragukan. Hingga saat itu, OKI tetap menjadi platform persatuan, suara bagi kepentingan Muslim, dan cerminan tantangan yang lebih luas dalam tata kelola internasional.

Adkhilni Mudkhola Sidqi adalah peneliti pascasarjana (Ph.D.) di bidang Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada, Indonesia.

`

Artikel ini diterjemahkan menggunakan alat kecerdasan buatan otomatis yang berpotensi memiliki kesalahan, kesilapan dan ketidakakuratan. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk memastikan kejelasan dan koherensi, terjemahan ini bisa saja tidak lengkap dalam menangkap nuansa, intonasi dan tujuan dari teks aslinya. Untuk versi yang tepat, silakan merujuk pada artikel aslinya.

`

Artikel ini pertama kali dipublikasikan tanggal 24 Sep 2025 di bawah lisensi Creative Commons oleh 360info™